JAKARTA — Ada satu hal yang paling ditakuti organisasi besar selain kekalahan: hilangnya rasa percaya dari orang-orang di dalamnya sendiri.
Dan hari ini, ketakutan itu perlahan terasa di tubuh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) XVIII, suhu politik internal organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia itu terus meningkat. Tapi yang membuat situasi kali ini terasa berbeda bukan sekadar persaingan antar calon Ketua Umum.
Melainkan karena banyak kader mulai merasa arena pertandingannya tidak lagi benar-benar netral.
Tiga calon Ketua Umum (Caketum) BPP HIPMI periode 2026–2029 — Reynaldo Bryan, Afie Kalla, dan Anthony Leong — kini secara terbuka meminta agar lokasi Munas dipindahkan dari Lampung ke wilayah yang dianggap lebih independen seperti DKI Jakarta atau Jawa Timur.
Permintaan itu muncul setelah akun Instagram @Bocoraluspengusaha mengunggah investigasi digital pada 14 Mei 2026. Dalam unggahan tersebut, beredar video yang memperlihatkan dukungan terbuka Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri kepada salah satu kandidat Ketua Umum HIPMI, Ade Jona Prasetyo.
Video itu menyebar cepat.
Bukan hanya di media sosial, tetapi juga di ruang-ruang diskusi internal HIPMI di berbagai daerah.
Dan sejak saat itu, suasana berubah.
Yang tadinya hanya obrolan soal strategi kemenangan, berubah menjadi percakapan tentang netralitas, fairness, dan rasa aman dalam berkompetisi.
“Kalau penguasa daerah sudah terlalu terlihat berpihak, wajar kalau kader mulai mempertanyakan independensi Munas,” ujar narasumber yang enggan disebutkan namanya kepada Daulat.Media, Jumat (15/5/2026).
Kalimat itu terdengar sederhana.
Tetapi di organisasi seperti HIPMI, persepsi semacam itu bisa menjadi bara yang membesar sangat cepat.
Karena organisasi besar hidup dari trust.
Dan ketika trust mulai retak, konflik sering kali tidak lagi mudah dikendalikan.
Munas HIPMI Kini Bukan Lagi Sekadar Rebutan Kursi
Situasi makin serius setelah Tim Pemenangan Nasional Reynaldo Bryan melayangkan surat keberatan resmi bernomor 003/TIMNAS/REY/V/26 kepada panitia Munas XVIII.
Isi surat itu cukup tajam.
Tim Reynaldo menilai penetapan Lampung sebagai lokasi Munas diduga melanggar aturan organisasi.
Ada dua poin utama yang dipersoalkan.
Pertama, dugaan pelanggaran AD/ART Pasal 12 Ayat 3 terkait ketentuan bahwa lokasi Munas harus diputuskan melalui Sidang Dewan Pleno paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan.
Kedua, dugaan pelanggaran Pedoman Organisasi (PO) 11 karena keputusan lokasi disebut tidak melalui mekanisme resmi rapat RBPH/RBPL BPP HIPMI.
Bagi banyak kader, titik ini menjadi penting.
Karena ketika yang diperdebatkan sudah menyentuh AD/ART organisasi, maka persoalannya tidak lagi sebatas politik antar kandidat.
Tetapi mulai menyentuh legitimasi sistem.
“Kalau aturan organisasi saja mulai dipersoalkan, maka siapa pun yang menang nanti bisa terus dibayangi keraguan,” kata seorang kader senior HIPMI dalam diskusi internal yang dipantau Daulat.Media.
HIPMI selama puluhan tahun dikenal sebagai ruang lahirnya banyak tokoh nasional. Dari pengusaha besar, menteri, hingga elite politik.
Organisasi ini bukan sekadar tempat berhimpun anak muda bisnis.
Ia adalah simbol jaringan kekuatan ekonomi generasi berikutnya.
Karena itu, Munas XVIII sekarang terasa jauh lebih sensitif dibanding sekadar agenda lima tahunan.
Ketika Muncul Istilah “Tunawisma Politik”
Di balik perdebatan aturan organisasi, keresahan di lapangan berkembang lebih liar.
Beberapa tim kandidat mulai khawatir soal akses hotel, ruang konsolidasi, mobilisasi peserta, hingga pengaruh lokal yang dianggap dapat mempersempit ruang gerak kandidat tertentu apabila Munas tetap digelar di Lampung.
Di internal organisasi bahkan mulai muncul istilah yang terdengar satir sekaligus menyedihkan: “tunawisma politik”.
Istilah itu digunakan untuk menggambarkan ketakutan bahwa kandidat tertentu bisa kesulitan memperoleh akses fasilitas secara setara selama Munas berlangsung.
“Jangan sampai peserta datang membawa hak suara, tapi justru sibuk menghadapi tekanan teknis dan politik di lapangan,” ujar salah satu peserta Munas dalam percakapan internal yang dipantau Daulat.Media.
Belum ada bukti resmi terkait dugaan intervensi teknis tersebut.
Namun di era digital, persepsi bergerak jauh lebih cepat daripada klarifikasi.
Dan ketika persepsi ketidakadilan mulai tumbuh, rasa percaya biasanya ikut terkikis perlahan.
Ultimatum 2×24 Jam dan Tekanan ke Panitia
Kini semua perhatian tertuju kepada Steering Committee (SC) Munas XVIII yang dipimpin Tri Febrianto Damu dan Organizing Committee (OC) di bawah Arif Satria Kurniagung.
Keduanya berada dalam tekanan besar untuk segera mengambil langkah yang mampu meredam polemik.
Melalui Wakil Ketua Timnas Reynaldo Bryan, Vico Septiandy Taufik, pihak pemohon meminta agar surat keberatan tersebut ditindaklanjuti dalam waktu 2×24 jam sejak diterima.
Ultimatum itu langsung menjadi pembicaraan panas di internal HIPMI.
Sebagian kader mulai mendorong solusi kompromi demi menjaga persatuan organisasi. Namun sebagian lain menilai pemindahan lokasi menjadi jalan paling realistis untuk menjaga netralitas.
“Yang dipertaruhkan sekarang bukan cuma kursi Ketua Umum. Tapi rasa percaya antar kader terhadap rumah besarnya sendiri,” demikian pandangan yang berkembang dalam komunikasi sejumlah pengurus daerah yang dipantau Daulat.Media.
Menunggu Apakah HIPMI Masih Bisa Menjaga Marwahnya
Hingga Jumat malam, belum ada keputusan resmi terkait usulan pemindahan lokasi Munas XVIII dari Lampung.
Namun tensi politik internal terus naik.
Sebagian kader mulai khawatir polemik ini akan meninggalkan luka panjang setelah Munas selesai.
Karena sejarah organisasi besar sering kali tidak runtuh karena kalah.
Melainkan karena para anggotanya mulai percaya bahwa aturan tidak lagi berdiri sama tinggi untuk semua orang.
Kini bola panas ada di tangan panitia dan pengurus pusat.
Apakah HIPMI akan memilih jalan kompromi demi menjaga netralitas dan persatuan?
Atau tetap melanjutkan Munas di tengah badai persepsi dan tudingan pelanggaran organisasi?
Waktu terus berjalan.
Dan mungkin, dalam 48 jam ke depan, arah sejarah HIPMI sedang ditentukan.
